KLHK dorong pemerintah daerah memulai gerakan bersih sampah

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong pemerintah daerah untuk memulai gerakan bersih sampah guna mewujudkan target Indonesia bebas emisI dari sektor sampah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK Sayid Muhadhar mengatakan momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) menjadi semangat bagi seluruh unsur di daerah dapat mewujudkan target zero emission dari sektor sampah.

“Kami ingin daerah dapat merasakan manfaat dari gerakan bersih sampah. Kami di KLHK memiliki target zero emision dari sektor sampah,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Sayid menuturkan pengelolaan sampah di Indonesia telah berkembang maju menuju emisi nol bersih yang diwujudkan melalui berbagai aksi mitigasi yang dilaksanakan secara bertahap dan komprehensif.

KLHK menargetkan seluruh tempat pembuangan akhir bisa dikelola dengan dengan metode lahan urug saniter pada tahun 2025. Lalu, pemanfaatan gas metana pada tahun 2050.

KLHK juga menargetkan tidak ada lagi pembangunan TPA baru pada tahun 2030 mendatang. Penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan sampai masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan.

“Kalau TPA yang sudah ada tidak apa-apa berjalan, tetapi tidak lagi membangun yang baru. Langkah-langkah kita seperti ini tidak boleh bosan karena lama kelamaan akan menjadi kebiasaan,” kata Sayid.

Lebih lanjut ia menyampaikan tidak ada lagi pembakaran sampah secara liar mulai tahun 2031. Fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomassa akan terus dioptimalkan dan ditingkatkan kapasitasnya.

Pada 2050, operasional TPA hanya diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu. Penguatan kegiatan pemilahan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang ditingkatkan secara bertahap.

Menurut Sayid, optimalisasi seluruh aspek rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir agar menguatkan pengelolaan sampah di sumber, sehingga mengurangi timbulan sampah yang dikirim ke TPA dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan.

Selain itu, kolaborasi sinergis yang erat diperlukan antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas masyarakat, sehingga akan menguatkan rantai nilai pengelolaan sampah dan mewujudkan pengelolaan sampah menuju emisi nol bersih tersebut.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengapresiasi langkah KLHK karena peduli terhadap persoalan sampah di daerah.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung siap mendukung rencana KLHK untuk tidak membangun TPA baru pada tahun 2030 dengan memanfaatkan bank sampah dan membangun tempat pengelolaan sampah induk di setiap desa.

“Kabupaten Bandung menghasilkan sampah dari sampah rumah tangga sekitar 1.280 ton setiap harinya. Tetapi berkat kerja sama semua pihak dalam memilah dan mengelola sampah dari 1.280 ton ini hanya menyisakan 400 ton saja,” pungkas Dadang.