Kebijakan fiskal negara telah tersusun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan fokus pada 3 masalah penting : Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Kelembagaan.
Menurut Abdurohman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kementerian Keuangan. Saat berbicara di seminar Indonesia Economic Outlook 2024 di Jakarta pada hari Selasa. Pemerintah memprioritaskan 3 elemen ini saat membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Untuk mencapai visi Indonesia Maju pada tahun 2045. Abdurrahman menjelaskan bahwa kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang. Secara konsisten terbuat untuk melanjutkan perbaikan jangka pendek dan menangani masalah struktural.
Menurut Abdurohman, 4 aspek penting dari masalah sumber daya manusia adalah sebagai berikut : peningkatan pendidikan, perbaikan fasilitas dan layanan kesehatan, peningkatan gizi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program vokasi.
Sektor pendidikan menerima dana sebesar Rp660,8 triliun dalam APBN tahun anggaran 2024, sementara sektor kesehatan menerima dana sebesar Rp187,5 triliun.
Pemerintah juga berkonsentrasi pada masalah infrastruktur, dengan tujuan meningkatkan 4 elemen: infrastruktur dasar, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), energi, dan kesehatan lingkungan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun.
Selain itu, pemerintah berfokus pada empat elemen kelembagaan : reformasi undang-undang dan birokrasi, kemudahan berusaha melalui Online Single Submission (OSS), penguatan sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK), dan penciptaan dana kekayaan nasional.
Tujuan dari langkah-langkah ini, menurut Abdurrahman. Adalah untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, keberlanjutan lingkungan, dan dasar ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045.
Abdurohman menyatakan bahwa mereka dapat mempercepat transformasi ekonomi mereka dengan menerapkan langkah-langkah ini.
