UU Antiterorisme Lolos, Malaysia Banjir Kritik

KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia menuai kritik tajam dari berbagai pihak Selasa (7/4). Sebab, parlemen meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pencegahan terhadap aksi terorisme (prevention of terrorism act). Undang-undang (UU) baru tersebut memperbolehkan pemerintah untuk menahan siapa saja yang diduga bakal atau dituding telah melakukan aksi terorisme. Yang menjadi masalah, mereka bisa ditahan dalam waktu yang tidak ditentukan tanpa pernah disidangkan.

”UU ini memasukkan (pasal) penahanan jangka panjang tanpa peradilan, ini membuka kemungkinan untuk disalahgunakan dan merupakan pukulan bagi demokrasi,” tegas anggota legislatif dari partai oposisi N. Surendran. Produk hukum tersebut disahkan dini hari setelah debat panjang selama 15 jam. UU tersebut lolos setelah hasil voting menunjukkan 79 orang setuju dan 60 orang menolak. Pemerintah pun belum mau berkomentar terkait disahkannya UU itu.

Sebelumnya pemerintah Malaysia menyatakan bahwa UU tersebut tidak akan digunakan untuk menyerang orang ataupun kelompok yang memiliki pandangan politik berbeda. Namun, pernyataan itu tidak bisa dipegang mentah-mentah. Sebab, UU tentang keamanan internal yang isinya hampir serupa telah digunakan untuk membungkam lawan politik pemerintah. UU tersebut telah dicabut pada 2012.

Pihak oposisi tentu ketakutan dengan adanya UU antiterorisme itu. Sebab, saat UU Keamanan Internal belum dicabut, sudah tidak terhitung banyaknya tokoh oposisi yang ditahan tanpa pengadilan dan tanpa kesalahan yang jelas. Bahkan, pasca-UU Keamanan Internal dicabut, penahanan terhadap pengkritik yang vokal terhadap pemerintah terus dilakukan secara besar-besaran. Puluhan orang, termasuk politikus oposisi, akademisi, aktivis, dan jurnalis, telah ditangkap dengan tuduhan penghasutan dan pasal lainnya. Banyak pengamat menilai, tindakan pemerintah itu hanya bertujuan mengganggu dan menakuti lawan politik dan pengkritiknya.

Jauh hari sebelum UU itu disahkan, kritik sejatinya mengalir deras. Terutama dari para aktivis hak asasi manusia (HAM). Sebab, aturan hukum yang baru tersebut dinilai menyerang hak-hak sipil penduduk. Orang yang tidak bersalah bisa saja ditahan dan dia tidak bisa membuktikan kebenaran karena tidak akan pernah diadili.

’’Lolosnya undang-undang antiterorisme ini adalah kemunduran yang besar terhadap HAM di Malaysia,’’ ujar Wakil Direktur Pengamat HAM Wilayah Asia Phil Robertson. ’’Ini juga meningkatkan kekhawatiran bahwa Malaysia akan kembali melakukan tindakan di masa lalu, ketika agen pemerintah kerap menggunakan ketakutan penahanan tanpa batas waktu untuk membungkam dan mengintimidasi kritikus-kritikus yang vokal,’’ tambahnya.

Entah disengaja atau tidak, pihak kepolisian semakin mempertegas perlunya UU Pencegahan terhadap Aksi Terorisme itu. Sehari sebelum UU tersebut digedok, polisi merilis telah menangkap 17 terduga terorisme yang bakal menyerang Kuala Lumpur. Saat konferensi pers, polisi sangat tertutup terkait detail penangkapan tersebut. Namun, setelah UU itu diloloskan parlemen, pihak kepolisian menjadi jauh lebih terbuka.

Mereka menjelaskan bahwa 17 orang yang ditangkap tersebut adalah militan yang terinspirasi Islamic State (IS) atau sebelumnya lebih dikenal sebagai Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Mereka berencana menculik salah seorang tokoh penting di Malaysia, merampok beberapa bank, dan melakukan aksi teror. Uang hasil merampok akan dikumpulkan untuk mendanai aksi teror mereka. Para tersangka tersebut juga berencana menyerang angkatan bersenjata dan beberapa fasilitas kepolisian dan mencuri senjata-senjata di dalamnya.

”Usia mereka 14–49 tahun. Mereka ditangkap saat melakukan rapat pembahasan aksi teror di area Kuala Lumpur dan area dekat Putrajaya,” ujar Kepala Polisi Nasional Malaysia Khalid Abu Bakar. ”Tujuan mereka adalah membentuk kelompok seperti ISIS di Malaysia,” tambahnya. Sejak tahun lalu total sudah ada 92 orang yang ditahan dengan tudingan terlibat jaringan ISIS. Selama ini oposisi kerap melontarkan kritik bahwa pihak kepolisian tidak pernah menjelaskan detail penangkapan dan tudingan terhadap para tersangka tersebut. (AFP/BBC/The Wall Street Journal/sha/c10/ami/Jawapos)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *