Reshuffle, Jokowi Didorong Rangkul KMP

JAKARTA – Dorongan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle kabinet terus mengalir. Kali ini ada opsi tambahan yang dilambungkan sebagai alternatif Jokowi melakukan reshuffle. Presiden Jokowi diminta untuk menggandeng menteri pengganti dari Koalisi Merah Putih (KMP).

”Solusinya, Pak Jokowi melakukan reshuffle. Basisnya diperluas dengan menggandeng KMP,” kata Tjipta Lesmana, pakar politik Universitas Pelita Harapan (UPH), dalam diskusi sekaligus peluncuran buku Republik ½ Presidendi Jakarta, Minggu (10/5).

Tjipta menilai politik balas budi yang dilakoni Jokowi sudah terbukti tidak efektif, bahkan gagal. Tim ekonomi dan tim hukum adalah kabinet Jokowi yang paling lemah. Setidaknya ada 10 menteri di bidang itu yang perlu dicopot, kemudian diganti dengan tokoh yang berkualitas dan mumpuni. Namun, keputusan untuk mengganti pun menjadi tantangan tersendiri bagi Jokowi.

”Berani tidak? Kalau Pak Jokowi tidak berani, ditekan terus, mau reshufflekabinet tetap percuma. Tapi, kalau Pak Jokowi berani, comot orang-orang yang kapabel (mampu, Red),” ujarnya.

Solusi melakukan reshuffle, kata Tjipta, adalah menggandeng KMP sebagai alternatif. Presiden Jokowi harus bisa menggandeng tokoh parpol yang mampu bekerja, bukan sekadar meminta jatah balas budi hasil pilpres. ”Jokowi harus sadar, jangan mau didikte terus. Ajak kawan-kawannya,” ujarnya mengingatkan.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari memiliki pendapat yang sama. Dengan kondisi sekarang, terbukti dukungan politik terhadap presiden masih minim. Opsi memperluas dukungan politik perlu agar Jokowi memiliki banyak pilihan dan sumber dukungan. ”Belajar pengalaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Red), dia kuat karena dukungannya luas,” ujar Qodari di tempat yang sama.

Sebagai pengikat dukungan politik, kompensasinya adalah posisi di kabinet. Qodari menilai politik semacam itu lumrah terjadi di Indonesia. Presiden Jokowi tidak perlu terlalu larut dalam isu profesionalisme menteri karena hasilnya terbukti tidak efektif selama ini. ”Tidak perlu high profile lagi, harus profesional, karena presiden sekarang sudah merasakan pahitnya tidak mendapat dukungan politik,” ungkapnya.

Terkait dengan masa reshuffle, Qodari tidak sependapat jika harus dilakukan saat ini. Menurut dia, orang yang melakukan kesalahan perlu diberi waktu untuk memperbaiki diri. ”Minimal (perbaikan) tiga bulan, maksimal enam bulan. Kalau tidak perform, harus diganti,” tegasnya.

Sang penulis buku, Bambang Soesatyo, juga mendorong presiden agar mengakhiri politik balas budi. Saat ini sudah tersebar orang-orang tim sukses maupun parpol pendukung Jokowi di berbagai jabatan, termasuk di kementerian dan BUMN. Apa yang dilakukan Jokowi tak ubahnya membagi-bagi hasil rampasan perang. ”Saya pikir itu sudah cukup. Kalau tidakperform, ya harus mau diganti dengan yang lain,” jelas sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya itu.

Bambang menilai reshuffle adalah jalan keluar dalam rangka meyakinkan publik. Tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga publik internasional. Menurut Bambang, sektor ekonomi saat ini makin tergerus karena keraguan investor untuk menanamkan modalnya di tanah air. ”Investasi menghadapi ketidakpastian yang luar biasa karena kabinet kerja justru menjadi kabinet heboh,” tandas wakil ketua umum Kadin tersebut. (Jawapos.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *