Raperda Antisipasi Tawuran Purwakarta Dinilai Labrak UU Sisdiknas

PURWAKARTA – Aktivis pendidikan Kabupaten Purwakarta, Denhas Mubarok menilai Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Tawuran yang diusung DPRD Purwakarta melabrak Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Konstitusi Undan-undang Dasar 1945.

“Jika disahkan jadi perda, itu melabrak undang-undang yang ada di atasnya sekaligus UUD 1945 tentang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sekaligus program pemerintah tentang Wajar Dikdas 9 tahun,” ujar Denhas di Purwakarta, Jumat (27/3).

Penyebabnya, Raperda itu mengusung pasal yang bakal menjauhkan anak didik dari pendidikan formal, yang merupakan hak dasar warga negara.

Salah satunya, pasal sanksi yang diterima jika anak didik terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Kemudian, siswa yang dikeluarkan tidak boleh diterima di sekolah manapun.

“Itu klausul pasal yang melabrak ketentuan UU Sisdiknas. Terutama soal sanksi siswa tidak boleh diterima di sekolah manapun, bagaimana bisa anak usia di bawah umur menurut ketentuan undang-undang, tidak boleh diterima di sekolah manapun jika terlibat tawuran,” ujarnya.

Kemudian, Raperda itu pun juga tidak akan efektif dan justru buang-buang anggaran karena jika disahkan, Raperda itu hanya menyentuh anak SD dan SMP.

“Sedangkan faktanya di Purwakarta, tawuran itu marak dilakukan anak SMA sedangkan anak SD dan SMP di Purwakarta belum pernah tawuran,” ujarnya. (tribunnews.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *