Pemerintah Tak Hentikan Eksekusi Mati

JAKARTA – Tarik ulur penundaan eksekusi mati gembong narkoba gelombang kedua diperkirakan berakhir pekan depan. Menurut Jaksa Agung M. Prasetyo, Kejagung saat ini sedang memperbaiki hambatan pelaksanaan eksekusi yang akan dipusatkan di Nusakambangan, Cilacap, Jateng, tersebut.

Ditemui di depan kantor jaksa agung muda pidana umum, Prasetyo menjelaskan bahwa semua persiapan telah matang. Baik perbaikan sel isolasi maupun lokasi eksekusi. Jika itu sudah selesai, eksekusi bisa dilakukan pekan depan. ”Syaratnya, semua hambatan selesai,” ujarnya.

Prasetyo menuturkan, penundaan selama satu pekan tersebut sebenarnya tidak menunjukkan Kejagung gentar dengan protes dari Australia. Namun, Indonesia menghargai upaya Australia dan pihak keluarga terpidana mati Bali Nine. ”Kami memberikan waktu yang lebih panjang untuk bersua keluarga,” ucapnya.

Namun, semua upaya Australia itu tidak akan membuat eksekusi mati dihentikan. Bila ada dalih Australia membantu saat terjadi bencana tsunami Aceh pada 2004, justru sebenarnya Indonesia sekarang juga membantu agar tidak ada manusia yang mati karena narkoba. ”Ingat, narkoba ini akan dikirim ke Australia oleh Bali Nine,” tuturnya.

Selain itu, upaya kuasa hukum Bali Nine ke PTUN terhadap keputusan presiden (keppres) yang menolak grasi pun tidak akan menghentikan eksekusi. Prasetyo menerangkan, grasi merupakan hak prerogatif presiden. ”Tentunya keputusannya tidak bisa diganggu gugat. Itu sudah hak presiden untuk menolak atau menerimanya,” jelas dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, komplain pemerintah Australia terhadap rencana menghukum mati dua warganya –yang merupakan terpidana kasus narkoba– tidak berpengaruh apa-apa. ”Tidak ada. Ini kedaulatan hukum kita,” kata presiden di sela-sela pertemuan dengan para wali kota se-Indonesia di Istana Bogor, Jumat (20/2).

Jokowi menambahkan, belum kunjung dilaksanakannya eksekusi mati gembong narkoba tahap kedua bukan merupakan perubahan sikap pemerintah. Melainkan sekadar lantaran masalah teknis. ”Komplain tidak berpengaruh apa-apa,” ulang presiden.

Selain lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah Australia memang terus melayangkan protes ke pemerintah Indonesia atas pelaksanaan hukuman mati. Bahkan, terakhir, Perdana Menteri Australia Tony Abbott secara terbuka mengungkit-ungkit bantuan pemerintahnya saat terjadi bencana tsunami di Aceh pada 2004.

Terkait hal itu, presiden sempat akan menanggapi balik. Namun, tanggapan balik batal disampaikan karena pemerintah Australia telah mengklarifikasinya. Menlu Australia Julie Bishop yang turun tangan. Yang bersangkutan menelepon langsung Wapres Jusuf Kalla.

Intinya, Bishop menyampaikan bahwa Australia tidak memiliki pamrih saat memberikan bantuan ketika bencana tsunami Aceh. ”Sebetulnya mau kita sampaikan sesuatu. Tapi, karena sudah dijelaskan bahwa maksudnya bukan itu, ya ndak jadi,” ungkap presiden.

Sebelumnya Kejagung menunda waktu pemindahan dan eksekusi terpidana mati. Hal tersebut dilakukan karena muncul desakan yang begitu keras dari Australia.

Sementara itu, dari Bali dilaporkan, Kajati Bali Momock Bambang Samiarso kemarin mendatangi Lapas Kelas II-A Kerobokan, Denpasar. Tujuannya berkoordinasi dengan pihak lapas serta memantau situasi.

Kajati yang akrab dipanggil Bambang tersebut tiba di lapas pukul 10.20. Pada saat bersamaan, keluarga Myuran Sukumaran –salah seorang terpidana mati Bali Nine– juga terlihat mengunjungi lapas.

Saat ditanya mengenai kepindahan kedua terpidana, Bambang menerangkan, sesuai rencana, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dipindah ke Lapas Nusakambangan minggu ini. Namun, setelah dikoordinasikan, ternyata lapas untuk terpidana putusan berat tersebut belum siap. ”Nanti kalau sudah siap, segera dilakukan pemindahan,” ujar Kajati.

Bambang pun belum bisa memastikan kapan dua terpidana Bali Nine itu dipindah. Entah minggu ini atau bahkan minggu depan. ”Kami ingin segera, tapi tetap menunggu kesiapan di Lapas Nusakambangan,” ucapnya.

Usaha persuasif diakui sudah dilakukan dari awal. Salah satunya pengamanan dari Polda Bali. Tidak hanya berkoordinasi, Bambang juga sempat bertemu kedua terpidana di ruang isolasi. Bambang juga mengatakan tidak tahu sejak kapan kedua terpidana dipindahkan ke ruang isolasi karena hal tersebut adalah wewenang kepala lapas. Untuk masalah transportasi, Bambang menjelaskan, pihak pengamanan yang tahu. Entah itu akan menggunakan pesawat carteran atau lainnya. (Jawapos.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *