Pemeriksaan Komnas HAM dan Ombudsman Jadi Dasar Praperadilan BW

JAKARTA Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto (BW) resmi mendaftarkan gugatan praperadilan ke PN Jaksel pada 7 Mei 2015. Itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut penetapan tersangka adalah bagian dari objek praperadilan.

Salah seorang kuasa hukum BW, Abdul Fikar Hajar, mengatakan, putusan MK itulah yang menjadi dasar BW menggugat praperadilan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso. “Tapi, di dalamnya untuk menyebutkan bahwa tindakan kepolisian itu melawan hukum,” kata Fikar dalam keterangan pers di KPK, Minggu (10/5).

Selain itu, tindakan melawan hukum tersebut sudah dibuktikan melalui pemeriksaan Ombudsman dan Komnas HAM. “Jadi, secara HAM ada pelanggaran, paling tidak ada penggunaan kekuasaan yang berlebihan. Dan secara pelayanan publik kepolisian tidak melakukan fungsi sebagaimana mestinya yang ditentukan undang-undang,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pemeriksaan di dua institusi itu yang dijadikan pertimbangan BW mengajukan praperadilan. “Itu salah satu alasannya. Ini juga dimaksudkan sebagai edukasi ke masyarakat ” tuturnya.

Seperti diketahui, Bareskrim menetapkan BW sebagai tersangka kasus mengarahkan kesaksian palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng tahun 2010. BW ditangkap pada 23 Januari 2015 meski akhirnya dilepaskan penyidik. Banyak pihak menilai, penetapan tersangka BW merupakan buntut dari ketegangan hubungan KPK-Polri pasca Komjen Budi Gunawan (BG) ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi antirasuah. (Jawapos.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *