Mungkinkah DPR Menolak Badrodin Haiti?

JAKARTA – Pada Rabu (18/2) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan nama calon Kapolri baru. Jokowi juga telah mengumumkan tiga nama Plt pimpinan KPK lewat peraturan pemerintah penggantui undang-undang (Perppu). Kini bola ada di tangan parlemen, Sebab, DPR bisa menolak ataupun menerima pengajuan usul Kapolri atau Perppu Plt pimpinan KPK.

Jokowi hingga saat ini belum memberikan penjelasan terkait dengan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG). Namun, saat ini ‎Jokowi sudah mengajukan nama baru, Komjen Badrodin Haiti ke parlemen sebagai calon Kapolri.

“Jokowi hanya menuliskan alasan BG‎ karena statusnya tersangka. Padahal, kan kita tahu bahwa hukum praperadilan telah mengatakan itu tidak sah. Jokowi harus menjelaskan mengapa menolak BG,” kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (21/2).

‎Dia menambahkan, nama BG ini sudah disetujui DPR sebagai Kapolri. “Kami belum bergeser dengan persetujuan itu. Tapi, bila ada surat dari Presiden soal nama baru calon Kapolri maka kami akan bahas nanti,” papar Bambang.

“Diterima atau tidak keputusan tersebut, itu tergantung para anggota dewan‎,” ungkapnya.

Dia menambahkan, bila diterima DPR, bisa jadi untuk melerai polemik. “Namun, bila tidak diterima, maka akan menjadi polemik baru‎ di pemerintahan Jokowi,” tandas Bambang.

Menanggapi masalah tersebut, Anggota Tim Imam Prasodjo menilai, Badrodin Haiti agak ‎sukar diterima DPR. Lantaran, Badrodin pernah menjadi tersangka rekening gendut meskipun sudah clear menurut internal kepolisian.

“Faktanya Badrodin bukan tersangka, tapi ini bisa menjadi sandungan untuknya. Sebab, elite PDIP dan PKS sudah menolak dia (Badrodin) dan sebagian fraksi melemah,” jelas Imam.

Bambang melanjutkan, untuk Perppu Plt pimpinan KPK, DPR masih menunggu. Meski begitu, dia meyakini, Plt pimpinan Jokowi  mampu meredam masalah KPK-Polri. “‎Ada Ruki, Indriyanto, Johan Budi yang mumpuni karena mampu mengartikukasi semua aspirasi dan mampu berkomunikasi dengan orang banyak,” kata Bambang. Dia menambahkan, ketiganya bisa menyatukan harmonisasi antara Trunojoyo  (Polri) dan Kuningan (KPK). (Jawapos.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *