Mega Dorong Jokowi Lanjutkan Eksekusi

JAKARTA – Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menjalankan hukuman terhadap narapidana kasus narkoba yang sudah divonis mati. Presiden kelima RI itu mengatakan, permasalahan narkoba di Indonesia saat ini bukanlah hal yang remeh-temeh.

Apalagi, fakta menyebutkan bahwa narkoba juga menjadi media utama penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Hal tersebut diakui sudah menjadi dasar yang wajar terhadap putusan untuk mengeksekusi mati. ’’Maka itu, saya bilang pada Jokowi, jangan beri grasi untuk terpidana narkotika yang sudah divonis mati,’’ ujarnya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (8/3).

Sementara itu, Perdana Menteri Australia Tony Abbott terus meminta pemerintah Indonesia untuk membebaskan duo Bali Nine. Dia hanya meminta agar eksekusi mati tak dilakukan.

’’Kami terus berusaha meyakinkan Indonesia untuk mengapresiasi keinginan kami. Mereka ada aset untuk perang melawan kejahatan obat terlarang. Jadi, kami terus berusaha meskipun kami tidak bisa memberikan harapan palsu. Saya ada dalam bisnis untuk memastikan bahwa pemerintah melakukan segala upaya dalam hal ini,’’ ucapnya.

Di bagian lain, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Muhammad Iqbal menjelaskan, rencana eksekusi mati yang akan dilakukan pemerintah Indonesia itu seharusnya diposisikan dengan benar.

Misalnya, pada kasus Bali Nine, pemerintah selama ini tidak melarang negara lain melakukan proteksi terhadap warga negaranya. Namun, seharusnya negara lain menghormati proses hukum Indonesia. ”Tentunya, semua memiliki hak membela warga negara, seperti Indonesia yang membela warganya,” paparnya.

Saat ini memang ada 229 WNI yang terancam hukuman mati, kasus terakhir adalah seorang TKW bernama Ajeng yang terlibat masalah hukum di Singapura. ”Sekarang sedang proses banding, kami mendampingi secara hukum sejak proses awal,” paparnya.

Di sisi lain, isu penyadapan oleh Australia ikut menyeruak menyusul agenda pelaksanaan hukuman mati sejumlah gembong narkoba. Berdasar bocoran dokumen rahasia dari eks kontraktor National Security Agency (NSA) Edward Joseph Snowden yang telah diangkat sejumlah media di Australia, sejumlah komunikasi pejabat di Indonesia telah tersadap.

Kabar yang berkembang, komunikasi Jokowi di tengah proses Pilpres 2014 juga telah tersadap. ”Sadap? Siapa yang sadap? Tidak ada, saya juga tidak merasa disadap,” tegas Jokowi sebelum bertolak ke Nanggroe Aceh Darussalamdi Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin.

Dengan nada bercanda, presiden bahkan memelesetkan isu penyadapan oleh Australia tersebut. Yaitu, menyinggung kegiatan melukai batang pohon karet untuk mendapatkan bahan mentah karet. Aktivitas eksplorasi pohon karet tersebut selama ini juga dikenal dengan istilah sadap. ”Sadap-menyadap di sana, di kebun karet, sadap karet, sadap pinus,” kata Jokowi sambil tersenyum.

Isu penyadapan yang muncul beriringan dengan agenda hukuman mati terhadap para gembong narkoba yang dua di antaranya warga negara Australia itu didapat melalui jaringan telepon seluler terbesar di Indonesia, Telkomsel. Masih berdasar bocoran dokumen Snowden, penyadapan didalangi badan spionase elektronik Australia, yakni Australian Signals Directorate (ASD). Mereka bekerja sama dengan Biro Keamanan dan Komunikasi Selandia Baru (GCSB).

Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan tidak heran dengan isu penyadapan yang dilakukan intelijen Australia dan Selandia Baru. Sebab, dia pun pernah menjadi korban. ”Dulu, presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) pun disadap. Saya juga disadap Australia,” ujarnya, merujuk laporan penyadapan Australia terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia pada 2009.

Menurut JK, penyadapan memang sudah menjadi strategi yang digunakan intelijen banyak negara untuk memata-matai negara lain. Apalagi, kian majunya teknologi informasi membuat aksi penyadapan kian sulit dicegah. ”Ini juga sulit dibuktikan. Jadi, susah juga kalau kita mau protes (ke Australia dan Selandia Baru),” katanya.

JK menyebut, canggihnya teknologi memang memungkinkan intelijen masuk ke sistem operator telekomunikasi di sebuah negara, lalu menyadapnya. Karena itu, dia meminta semua pihak untuk lebih berhati-hati. ”Kalau mau bicara rahasia, ya ketemu langsung atau pakai telepon antisadap,” ucapnya. (Jawapos.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *