KMP Dorong Segera Reshuffle Kabinet

JAKARTA – Efektivitas Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo secara keseluruhan belum menunjukkan kinerja seperti halnya nama yang disematkan. Koalisi Merah Putih (KMP) belakangan turut mendorong Jokowi segera melakukan evaluasi kabinet, dalam arti melakukan reshuffle terhadap menteri yang tidak optimal bekerja.

Hal tersebut disampaikan Bendahara Umum Partai Golongan Karya hasil munas Bali Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (3/5). Menurut Bambang, dengan terus naiknya harga barang, tim ekonomi Kabinet Kerja, tampaknya, tidak sensitif pada aspirasi rakyat tentang kebutuhan pokok. Akibatnya, popularitas pemerintahan sekarang anjlok. ’’Reshuffle kabinet yang sudah diagendakan Presiden Joko Widodo sebaiknya dipercepat dengan merombak tim ekonomi kabinet,’’ katanya.

Bambang menilai, para menteri ekonomi di Kabinet Kerja tidak mampu melakukan penyesuaian ritme kerja mereka setelah presiden mengubah kebijakan subsidi energi. Perubahan mendasar yang dampaknya langsung dirasakan rakyat adalah membiarkan harga eceran BBM dibentuk menurut mekanisme pasar. ’’Buktinya, harga BBM turun-naik kapan saja tanpa disosialisasikan,’’ ujar sekretaris Fraksi Partai Golkar itu.

Akibat kenaikan harga BBM sangat luas dan strategis. Itu terjadi karena BBM bersubsidi menyentuh harga kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan. Harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan bisa turun-naik kapan saja. Seharusnya, dalam situasi seperti itu, pemerintah tidak boleh diam saja. ’’Pemerintah sebagai regulator harus hadir di pasar untuk menstimulasi harga dan pasokan agar segala sesuatunya terkendali dan terjangkau oleh rakyat kebanyakan,’’ ujarnya.

Pekerjaan besar itu, lanjut Bambang, harus selalu diantisipasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di semua provinsi. Konsekuensinya, harus ada koordinasi berkesinambungan antara tim ekonomi di Kabinet Kerja dan semua pemerintahan provinsi. ’’Namun, karena tim ekonomi tidak sensitif, presiden harus menanggung akibat dari kelemahan tim ekonomi itu,’’ kata Bambang.

Karena itu, presiden sebaiknya segera membentuk tim ekonomi yang kuat. Selain fokus pada proyek-proyek besar di bidang infrastruktur, tim ekonomi tersebut secara konsisten harus peduli isu kebutuhan pokok.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani menambahkan, banyak pihak yang meragukan sosok menteri Jokowi sejak pelantikan. ’’Itu terjadi karena pembentukannya berdasar faktor ’terima kasih’ sehingga kualitas kompetensi menteri tidak sebanding dengan kualitas kementeriannya,’’ kata Muzani.

Muzani menilai, sudah saatnya presiden melakukan evaluasi, termasuk me-reshuffle menteri dengan menggunakan kewenangan prerogatifnya. Saat ditanya peluang Partai Gerindra masuk di kabinet, Muzani langsung membantah. ’’Gerindra sejak awal ditekankan Pak Prabowo (ketua umum Gerindra, Red) berada di luar pemerintahan. Supaya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenuhi janji-janjinya,’’ tegasnya.

Secara terpisah, politikus PDIP Falah Amru mengungkapkan bahwa partainya bisa memahami kegalauan publik atas kinerja sejumlah menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dia kemudian menyinggung contoh terakhir tentang polemik ada atau tidaknya utang Indonesia ke IMF. Ketidakakuratan data yang sempat dimunculkan Presiden Joko Widodo tersebut kemudian mendapat respons Presiden Ke-6 SBY. ’’Hal-hal seperti munculnya data IMF langsung dari ucapan presiden yang konon informasinya dari Seskab (Andi Widjajanto) itu sangat memprihatinkan,’’ tutur Falah.

Meski demikian, anggota Komisi VII DPR itu tetap mengingatkan pada semua pihak tentang hak prerogatif yang dimiliki presiden terkait kabinetnya. Tidak ada yang boleh dan bisa menekan presiden untuk melakukan reshuffle. ’’Lebih baik kita semua serahkan saja pada presiden dalam menghadapi situasi yang kurang kondusif seperti saat ini,’’ ujar Falah. (Jawapos.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *