Gugatan Jero Wacik Ditolak, KPK Berharap Drama Praperadilan Berakhir

JAKARTA Upaya mantan Menteri ESDM Jero Wacik melawan KPK melalui jalur praperadilan kandas. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Jero yang mempersoalkan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.

“Menetapkan permohonan praperadilan ditolak seluruhnya,” kata hakim tunggal Sihar Purba saat membacakan putusan di PN Jaksel, Selasa (28/4). Dengan putusan itu, Jero harus bersiap menghadapi kelanjutan proses hukumnya di KPK.

Dalam putusannya, hakim mengacu pada pasal 77 KUHAP. Intinya, pengadilan negeri hanya mengatur tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penuntutan. Sementara sah tidaknya penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan.?

Hakim Sihar juga mengesampingkan putusan hakim yang pernah mengabulkan permohonan praperadilan, seperti yang diajukan Budi Gunawan. Menurutnya, putusan tersebut tidak dijadikan dasar.

Salah seorang kuasa hukum Jero, Ervin Lubis, menanggapi putusan hakim dengan diplomatis. Pihaknya menghormati putusan majelis hakim. “Kalau sesuai dengan jalur hukum kami hormati. Kami akan fokus ke pemeriksaan di KPK?,” tuturnya.

Di pihak lain, KPK juga mengapresiasi putusan hakim Sihar. Putusan itu akan menguatkan kembali bahwa penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan?. “Kami berharap putusan ini membuat drama praperadilan bisa b?erakhir, sehingga kami bisa kembali bekerja untuk hal lain yang lebih strategis dalam pemberantasan korupsi,” ungkap anggota Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang.

Dia berharap, para tersangka korupsi ?yang tadinya ingin mengajukan praperadilan, bisa berpikir ulang. Tentunya dengan melihat putusan itu sebagai dasar. “Jangan kemudian upaya praperadilan untuk menghambat proses pemeriksaan yang sedang berjalan. Artinya, kalau tidak ada dasar yang kuat tidak perlu ajukan praperadilan,” terang Rasamala.

Terpisah, humas PN Jaksel Made Sutrisna mengatakan, putusan praperadilan Jero Wacik menjadi cerminan kemandirian setiap hakim. Masyarakat bisa menilai mana putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. “Asalkan jangan menghujat putusan hakim apalagi menuduh hakim yangnggak-nggak,” ujarnya saat dihubungi jawapos.com.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Jero sebagai tersangka dugaan korupsi di dua kementerian. Saat masih menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero diduga menyelewengkan anggaran hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 7 miliar. Sementara saat menjabat Menteri ESDM periode 2011-2014, Jero disangka melakukan pemerasan untuk dana operasional menteri senilai Rp 9,9 miliar. Jero lantas mengikuti jejak Budi Gunawan yang mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka tersebut. (jawapos.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *