DPR Malah Minta PP Pembatasan Remisi Koruptor Dicabut

JAKARTA – Keran kelonggaran remisi bagi para koruptor berpeluang terbuka lebar. Sebab, rencana Menkum HAM Yasonna H. Laoly merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 yang membatasi pemberian remisi bagi para koruptor didukung legislatif. Bahkan, sejumlah pimpinan DPR meminta peraturan tersebut dicabut.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai aturan dalam PP 99 sangat diskriminatif lantaran mempersulit narapidana kasus korupsi mendapatkan pengurangan masa hukuman. ”Remisi kan hak semua narapidana. Harus diberikan,” jelasnya setelah menerima perwakilan masyarakat Bogor Kamis (19/3) di DPR.

Pria yang menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra itu menjelaskan, sumber masalah diskriminasi tersebut adalah PP Nomor 99 Tahun 2012. Regulasi yang dibuat pada era presiden SBY itu memperketat koruptor untuk mendapatkan remisi. Narapidana kasus korupsi bisa mendapat remisi asal mematuhi persyaratan. Yakni, bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar jaringan korupsinya. Selain itu, yang bersangkutan mau mengembalikan semua aset negara yang telah dicuri.

Menurut Fadli, regulasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam aturan itu disebutkan, seluruh narapidana berhak mendapatkan remisi. ”Sehingga aturannya tumpang tindih,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengusulkan PP Nomor 99 Tahun 2012 direvisi, bahkan dicabut. Menurut Fadli, kewenangan untuk merevisi dan mencabut aturan tersebut ada pada pemerintah. ”Menkum HAM bisa saja mencabut. Itu kewenangan dia,” tuturnya.

Tidak hanya memberikan remisi, Yasonna dikabarkan memberikan kelonggaran lain kepada koruptor. Yaitu, tidak melibatkan penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pemberian remisi. Menanggapi itu, Fadli mengatakan sudah seharusnya dilakukan. Menurut dia, Kemenkum HAM tidak perlu mendapat persetujuan penegak hukum dalam memberikan remisi. ”KPK tidak ada urusan. Kan diujinya pemberian remisi di DPR,” ucapnya.

Politikus Nasdem Johnny G. Plate memberikan pandangan yang sama. Menurut dia, setiap narapidana yang menjalani hukuman di dalam lapas berhak mendapatkan pengurangan hukuman. Dia menambahkan, masyarakat harus melihat pemberian remisi secara luas. Remisi itu diberikan lantaran Menkum HAM melihat aspek manusiawi dari narapidana. ”Jadi, jangan pakai kacamata kuda dalam melihat kebijakan. Semua harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt pimpinan KPK Johan Budi mengatakan bahwa pemberian remisi memang bukan domain lembaganya. Namun, selama ini dalam PP tersebut diatur mekanisme rekomendasi bagi seorang justice collaborator (JC) yang berhak menerima remisi. ’’Selama ini KPK memang dimintai rekomendasi, apakah yang akan diberi remisi itu JC atau pelaku utama,’’ jelas Johan. Menurut dia, bukan hanya KPK yang dimintai rekomendasi, melainkan juga penegak hukum lain seperti Polri dan kejaksaan. (Jawapos.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *