BPK Segera Audit Dana Pilkada Serentak

JAKARTA – Desakan pimpinan komisi II agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penyelenggaraan Pilkada 2015 akhirnya direspons. Kamis (4/6) lembaga pemerintah yang bertugas mengaudit keuangan itu menyatakan siap memeriksa Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam waktu dekat, BPK turun ke daerah-daerah untuk melihat penggunaan anggaran pesta demokrasi tersebut.

Kepastian itu diungkapkan Ketua BPK Harry Azhar Aziz setelah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014 di gedung dewan. Harry mengatakan, BPK sudah siap untuk melakukan audit ke KPU. Pemeriksaan itu dikhususkan pada anggaran pilkada serentak.

Sayangnya, Harry tidak mau memberikan keterangan kapan audit itu dilakukan. Dia hanya menjanjikan, pemeriksaan tersebut dilakukan secepatnya agar tidak mengganggu pilkada serentak. ”Target dan waktu secepatnya,” ucapnya.

Sebelumnya, rencana audit KPU itu digulirkan pimpinan Komisi II DPR ketika melihat besarnya anggaran Pilkada 2015. Jika sebelumnya Rp 4 triliun, kini anggarannya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. Usul audit KPU menguat setelah BPK membeberkan hasil pemeriksaan anggaran Pemilu 2013 dan 2014. Di dalamnya ada indikasi kerugian negara Rp 3,4 miliar.

Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman menyambut baik pernyataan BPK tersebut. Menurut dia, audit itu dilakukan BPK untuk memastikan bahwa pilkada berjalan dengan baik dan lancar. ”Jangan sampai ada temuan yang merugikan negara,” tuturnya.

Politikus Golkar tersebut menjelaskan, DPR akan menunggu hasil audit BPK. Jika ada temuan yang terindikasi pelanggaran, komisi II membentuk panja. Tak hanya komisi II, Rambe mengatakan bahwa komisi III juga membentuk panja hasil audit BPK tersebut. ”Karena sangat mungkin jika ada indikasi kerugian negara, berarti ada unsur korupsi,” paparnya.

Rambe membantah tudingan bahwa desakan audit terhadap keuangan KPU sebagai bentuk balas dendam partainya. Dia menyatakan, pihaknya melakukan audit atas permintaan dewan agar pilkada berjalan dengan efektif dan efisien dari sisi anggaran. Menurut Rambe, membengkaknya dana pesta demokrasi itu perlu ditelisik lebih jauh. ”Jangan sampai ada pemborosan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengungkapkan, pihaknya sudah mendapatkan gambaran mengenai audit BPK. ’’Pak Agung menjelaskan bahwa yang akan diaudit itu adalah APBD,’’ terangnya di kantor KPU. Dengan begitu, BPK akan turun ke daerah untuk mengecek langsung.

KPU sebatas memberikan informasi ke daerah bahwa BPK mengaudit keuangan daerah terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2015. Selebihnya, KPU tidak melakukan apa pun. Pihaknya juga belum mengetahui objek audit BPK terhadap APBD itu karena anggarannya belum digunakan.

Husni mengatakan, KPU tidak mengetahui bagaimana BPK akan mengaudit APBD di daerah. Sebab, ada 269 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. ’’Apakah seluruhnya diaudit atau BPK hanya mengambil sampel, itu yang kami belum tahu,’’ tambahnya.

Secara terpisah, Komisioner KPU Arief Budiman mengklarifikasi catatan BPK atas laporan keuangan KPU. Menurut dia, sebagian besar problem yang menjadi catatan BPK adalah bukti-bukti administrasi yang belum lengkap. Di antaranya, pembayaran honor untuk panitia ad hoc, seperti PPK dan PPS, yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Hal itu menjadi kendala tersendiri karena status badan-badan tersebut ad hoc. ’’Ad hoc itu kan begitu masa kerjanya selesai ya bubar,’’ ujarnya. Karena itu, pihaknya harus mencari lagi satu per satu untuk mendapatkan bukti pertanggungjawaban.

Untuk mencegah catatan semacam itu terulang, pihaknya menyiapkan antisipasi. Yang paling penting, tutur mantan anggota KPU Jatim tersebut, mekanisme yang ada harus benar-benar dipatuhi. ’’Misalnya, ketika honor dibayarkan, saat itu juga dokumen administrasi pertanggungjawabannya diselesaikan,’’ tambahnya. (Jawapos.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *