BKPM Cabut Izin 1.586 Perusahaan

JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah gencar menertibkan izin investasi. Ada belasan ribu perusahaan yang masuk daftar penertiban.

Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis memerinci, ada 15.528 perusahaan yang bermasalah. Mereka sudah mendapatkan izin prinsip investasi, namun tidak melaporkan kegiatannya. Di antara jumlah tersebut, 10.259 perusahaan sudah disurati.

Tapi, surat yang dialamatkan kepada 1.586 perusahaan dikembalikan. Sebab, alamat mereka sudah ditempati pihak lain dan tidak ada pemberitahuan. ”Jadi, (1.586) perusahaan itu sudah tidak jelas lagi keberadaannya. Sehingga dicabut izinnya,” jelasnya saat dihubungi, Minggu (8/3).

Azhar mengatakan, penertiban dilakukan agar rencana investasi benar-benar valid. Sebab, saat ini ada sekitar Rp 2.000 triliun rencana investasi. Namun, sebagian mungkin tidak terealisasi karena sudah bertahun-tahun tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). ”Bisa jadi mereka tidak merealisasikan investasinya atau bisa juga terealisasi tapi tidak dilaporkan,” katanya.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengakui, kepatuhan investor dalam menyampaikan LKPM masih rendah. Ada 70 persen proyek penanaman modal asing (PMA) yang sudah mendapatkan izin prinsip dari BKPM, tapi tidak pernah menyampaikan LKPM. Demikian pula penanaman modal dalam negeri (PMDN). Ada 71,17 persen proyek yang sudah mendapatkan izin prinsip, namun tidak menyampaikan LKPM. ”Porsi perusahaan yang tidak lapor ternyata sangat besar,” ucapnya.

Franky memerinci, PMA yang tidak melaporkan kegiatan penanaman modalnya sejak mendapatkan izin prinsip berasal 107 negara. Beberapa negara yang PMA-nya banyak tidak membuat LKPM kepada BKPM, antara lain, Korea Selatan 1.972 perusahaan, Singapura 1.371 perusahaan, Tiongkok 1.264 perusahaan, Malaysia 1.208 perusahaan, India 445 perusahaan, dan Australia 420 perusahaan.

Adapun dari sektor usaha, BKPM mencatat investor yang belum melaporkan LKPM terbanyak dari sektor perdagangan sebanyak 4.440 proyek dengan nilai investasi USD 4,61 miliar. Lalu, sektor ESDM 1.950 proyek senilai USD 45,72 miliar serta sektor industri 1.899 proyek dengan nilai USD 17,26 miliar.

Azhar menambahkan, BKPM juga tengah menyasar perusahaan-perusahaan investasi bodong. Di antaranya, TVI Express, Gold Ventura, Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS), Gold Bullion, ASEAN Gold Concept, serta Golden Shines. ”Sebagian sudah kita cabut izinnya, lainnya dalam proses,” ujarnya.

Azhar mencontohkan, izin perusahaan TVI Express yang bergerak di biro jasa perjalanan dan voucher hotel tetapi terbukti melakukan penipuan sudah dicabut pada 2011. Namun, pada 2014, perusahaan itu ternyata muncul lagi di Jogjakarta. ”Maka, kami sudah kirim surat kepada kepolisian di Jogja untuk menindaknya,” katanya.

Azhar mengakui, upaya menertibkan perusahaan investasi bodong tidak mudah. Sebab, praktiknya biasanya baru terbongkar saat ada nasabah yang mengadu karena merasa dirugikan. Akibatnya, saat terbongkar, kerugian yang diderita masyarakat sudah besar.

Karena itu, dia mengimbau masyarakat yang tahu informasi perusahaan investasi yang meragukan, misalnya menjanjikan keuntungan 20–30 persen per bulan sehingga tidak masuk akal, segera melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BKPM, atau langsung ke kepolisian sehingga bisa segera ditindaklanjuti. ”Supaya kerugian masyarakat bisa diminimalkan,” ucapnya. (Jawapos.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *