Jakarta – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2022 yang dimulai pada Juli berhasil menurunkan inflasi pangan dari 11,47 persen secara tahunan pada Agustus menjadi 5,61 persen di akhir 2022.
“Di semua daerah, inflasi pangan pada 2022 juga tampak mengalami penurunan drastis,” kata Perry dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 yang dipantau di Jakarta, Minggu.
Pada 2022 melalui GNPIP, Bank Indonesia berhasil menggelar 2.638 pasar murah di 46 kantor perwakilan, 63 kerja sama antar daerah, 75 program subsidi ongkos angkut, dan menyalurkan 2,4 juta polybag untuk gerakan tanam cabai di 46 kantor perwakilan di daerah.
Bank Indonesia juga tercatat berhasil menggelar 86 program replikasi model bisnis, menyalurkan alat dan mesin pertanian senilai Rp32,21 miliar di 45 kantor perwakilan, dan menjalankan 48 program digitalisasi data dan informasi.
Pada 2023, BI akan mengoptimalisasi operasi pasar murah, memperkuat ketahanan pangan dengan berbagai program, meningkatkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian yang telah disalurkan, memperkuat kerja sama antar daerah, memfasilitasi distribusi pangan, memperkuat infrastruktur teknologi informasi komunikasi, dan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.
“Kita sudah menyiapkan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, peta jalan pengendalian inflasi pangan dari berbagai daerah. Itu sudah ada,” ucapnya.
BI menargetkan dapat menyelenggarakan pasar murah di 4.683 titik, menyalurkan 2,63 juta bibit dalam program pangan mandiri, mereplikasi best practice program pangan di 100 klaster, menjalankan 74 program hilirisasi pangan, 113 program pupuk organik, dan menyalurkan alat dan mesin pertanian senilai Rp36,15 miliar.
Selain itu, BI juga menargetkan dapat melaksanakan 108 program kerja sama daerah tangani inflasi pangan, 190 program distribusi pangan, 58 program digitalisasi data, 115 program capacity building untuk tim pengendali inflasi daerah, 122 kegiatan diversifikasi pangan, dan 461 kegiatan untuk penguatan koordinasi kelembagaan.
