Anggaran Supervisi Pilkada Rp 50 M Tidak Realistis

JAKARTA – Usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp 50 miliar untuk keperluan monitoring dan supervisi Pilkada 2015 dinilai kurang realistis. Pengajuan tersebut, meski disetujui, tidak bisa efektif dalam hal penggunaan karena tidak mungkin KPU mendatangi satu per satu daerah yang melaksanakan pilkada.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto menilai, akan lebih baik KPU mengumpulkan jajarannya di Jakarta untuk supervisi. KPU provinsi, kabupaten, dan kota, menurut Didik, justru lebih senang kalau dikumpulkan di Jakarta karena memang anggarannya sudah ada.

’’Kecuali kalau ada kasus, ya wajar,’’ ujarnya. Dengan jumlah daerah yang banyak, tidak efektif apabila KPU harus turun sampai ke daerah. Lagi pula, apabila terlalu sering melakukan perjalanan dinas, preseden buruk terhadap KPU berpotensi muncul.

Didik mencontohkan pengalaman pada Pemilu 2014. ’’Waktu itu, KPU juga tidak sampai turun ke daerah kan, kecuali ada kasus,’’ lanjutnya. Ketika muncul persoalan di daerah, pasti akan ada laporan ke pusat. Dari situ, KPU bisa menilai apakah untuk persoalan tersebut KPU perlu terjun langsung.

Sementara itu, Komisioner KPU Arief Budiman menuturkan bahwa pengajuan anggaran tersebut tidak hanya dilakukan untuk KPU Pusat. ’’Itu juga untuk 23 KPU provinsi yang kabupaten dan kotanya menyelenggarakan pilkada,’’ terangnya. Mereka juga harus menyupervisi KPU-KPU di jajarannya.

Menurut Arief, hal itu merupakan konsekuensi dari perintah UU agar KPU bertanggung jawab atas seluruh pilkada yang dilaksanakan. Tidak mungkin KPU bisa melaksanakan tugasnya mengawasi seluruh jajaran tanpa anggaran operasional. ’’Tidak mungkin juga pakai anggaran rutin,’’ tambahnya. (Jawapos.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *