Kedai Kopi Mulai Menjamur di Cimahi, Pemkot Incar Perolehan Pajak

Potensi pajak dari kedai kopi dinilai tinggi seiring merebaknya kedai kopi khususnya di Wilayah Cimahi. Ada 75 kedai kopi yang sudah beroperasi di Kota Cimahi, tetapi yang menjadi wajib pajak(WP) baru 5 kedai saja.

Itulah yang diungkapkan Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Lia Yuliati, Selasa 14 Januari 2020. 

Menurutnya, hasil sharing dengan para pengusaha kopi, permasalahan kedai kopibelum mendaftar sebagai  WP dikarenakan bermasalah dengan perizinan.

Para pengusaha kopi kini mengurus perizinan baik ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maupun di kecamatan, sehingga nantinya bisa terdaftar sebagai WP dan Objek Pajak (OP).

Pajak yang dipungut dari kedai kopi  masuk kategori pajak restoran. Dasar penarikan pajak restoran tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 53 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh WP.

Sedangkan, untuk besaran pokok pajak restoran sesuai dengan aturan dihitung 10 persen dari jumlah pembayaran dengan dasar pengenaan pajak dibebankan kepada konsumen. “Yang ditarik pajaknya yaitu restoran, dalam hal ini kedai kopimemiliki omset minimal Rp 10 juta per bulan. Sekarang kita lagi inventarisir dulu,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: