Upah Minimun Provinsi 2020 Akan Naik 8,51 persen

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota Kabupaten (UMK) tahun 2020 rencananya akan naik 8,51 dari tahun 2019. Hal tersebut berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan Produk Domestik Bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020 bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI).

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 tertanggal 2 Oktober 2019, inflasi nasional sebesar 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional (berdasarkan pertumbuhan PDB) sebesar 5,12%.

Dengan demikian, kenaikan UMP dan/atau UMK tahun 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51%.

Apabila hal tersebut diterapkan, diperkirakan UMP 2020 yang akan ditetapkan pada 1 November 2019 mencapai Rp 1,8 juta. Sebelumnya, UMP Jabar 2019 menyentuh angka Rp 1.668.373. Dengan kenaikan 8,51 persen, maka ada kenaikan Rp 141.978,542, sehingga diprediksi UMP 2020 Jabar sebesar Rp 1.810.351,54.

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 pada Gubemur se-Indonesia 15 Oktober 2019 lalu, sehubungan dengan penetapan upah minimum tahun 2020. Gubernur diminta agar menetapkan upah minimum yang dimaksud, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No. 78 Tahun 2015).

Dalam surat tersebut Gubemur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020. Gubemur menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov). UMP tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan Oleh masing-masing Gubemur secara serentak pada tanggal 1 November 2019.

Gubemur dapat (tidak wajib) menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Kabupaten/Kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP).

Nantinya, UMK tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2019. UMP dan UMK yang telah ditetapkan Oleh Gubernur berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: